Updates.
MANADO - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Utara tidak hanya menghadirkan senyum sehat bagi balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan para pelajar, namun juga telah menjelma menjadi mesin penggerak ekonomi masyarakat lapisan bawah di provinsi ini. Dampak positifnya terasa begitu nyata, menyentuh langsung denyut nadi perekonomian lokal.
Hal ini diungkapkan langsung oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya, saat memimpin Rapat Konsolidasi Pelaksanaan Program MBG bersama seluruh pemangku kepentingan di Sulawesi Utara pada Jumat (8/5/2026). Konsolidasi ini krusial untuk menyamakan visi dan langkah semua pihak, mulai dari yayasan, pengelola fasilitas, hingga Satgas MBG di tingkat kabupaten/kota.
"Tujuannya supaya semua pihak betul-betul bahu-membahu melaksanakan program MBG di seluruh wilayah, " ujar Sony Sonjaya, menekankan pentingnya sinergi.
Saat ini, Sulawesi Utara telah mengoperasikan 180 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Keberadaan SPPG ini bukan hanya soal penyediaan makanan bergizi, tetapi juga telah membuka pintu rezeki bagi 7.819 tenaga kerja, mayoritas berasal dari keluarga miskin dan bahkan kategori miskin ekstrem.
Lebih membanggakan lagi, program MBG ini telah menjangkau 403.467 jiwa yang terdiri dari balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan peserta didik. Angka ini mencerminkan komitmen kuat untuk memastikan generasi penerus bangsa tumbuh sehat dan cerdas.
Sony Sonjaya menggambarkan, efek paling signifikan dari program ini adalah perputaran uang yang langsung berdenyut di kantong masyarakat bawah. Ia menganalogikan dana pemerintah yang disalurkan melalui MBG seperti air hujan yang meresap langsung ke tanah, menyuburkan setiap lapisan masyarakat.
"Kalau saya analogikan, uang pemerintah itu seperti butiran air hujan yang mengalir dari atas langsung ke sel-sel di bawah, dari Aceh sampai Papua, dari desa sampai metropolitan, " jelasnya.
Secara nasional, rata-rata dana pemerintah yang menggelontor setiap hari ke SPPG mencapai Rp1 triliun. Dari jumlah fantastis ini, sekitar Rp122 miliar per hari diserap oleh 1, 2 juta relawan yang bekerja di SPPG di seluruh Indonesia. Khusus di Sulawesi Utara, perputaran dana harian menembus angka lebih dari Rp6, 4 miliar.
Dari dana tersebut, Rp841 juta per hari menjadi hak 8.413 tenaga kerja yang terlibat langsung dalam program MBG dan SPPG di Sulut. Tak hanya itu, sekitar Rp3, 8 miliar per hari mengalir ke berbagai sektor usaha rakyat, mulai dari pedagang beras, ikan, sayur, buah, hingga ayam potong. Sungguh gambaran nyata bagaimana program ini benar-benar menghidupkan roda perekonomian di tingkat akar rumput.
Sony Sonjaya menegaskan, MBG sejatinya bukan sekadar program bantuan makan gratis. Ini adalah kebijakan strategis yang memiliki dampak ganda: penguatan gizi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Di Sulawesi Utara saja, program ini menggandeng 545 supplier bahan pangan, menunjukkan betapa luasnya jejaring ekonomi yang tercipta.
Meski demikian, BGN terus melakukan evaluasi ketat. Sebanyak 18 SPPG di Sulut sempat disuspensi sementara karena ditemukan pelanggaran dan ketidaksesuaian standar operasional. "Kalau ada sarana-prasarana yang tidak sesuai spesifikasi, baik pelanggaran minor maupun mayor, maka dilakukan suspend dan diberikan kesempatan melakukan perbaikan, " tegas Sony.
Ia juga menyoroti insiden pada Januari lalu yang disebabkan oleh kelalaian dalam menjalankan Standard Operating Procedure (SOP) produksi MBG. Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan dan evaluasi berkelanjutan agar praktik serupa tidak terulang.
Sony memastikan, seluruh relawan yang bekerja di SPPG harus berusia minimal 18 tahun, memiliki surat keterangan sehat, dan terbukti mampu bekerja. Ia juga berpesan agar seluruh mitra MBG fokus pada peningkatan gizi masyarakat, bukan sekadar mengejar keuntungan.
"Orientasinya bukan profit, tetapi meningkatkan asupan gizi, memperbaiki gizi masyarakat, sekaligus meningkatkan ekonomi di berbagai lapisan, " tandasnya.
Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas, BGN bahkan telah mengembangkan sistem pemantauan digital untuk memantau kehadiran kepala SPPG di setiap daerah. "Kita bisa monitor apabila ada kepala SPPG yang tidak masuk atau tidak bekerja, " pungkasnya. (PERS)
Wiralodra 
