Updates.
JAKARTA - Semangat kolaborasi membahana saat Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus dan Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) Kejaksaan Agung RI, Reda Manthovani, bertemu untuk mempererat sinergi. Fokus utama pertemuan yang berlangsung di Kantor DPP ABPEDNAS, Jakarta Selatan, Rabu sore (20/5/2026), adalah bagaimana ketiga lembaga ini dapat bergandengan tangan demi kesuksesan program nasional strategis: JAGA DESA dan JAGA Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kehadiran Firdaus didampingi jajaran inti SMSI, termasuk Sekretaris Jenderal Makali Kumar, Bendahara Iwan Jalaluddin, dan Wakil Ketua Dewan Penasehat Prof. Dr. Taufiqurochman. Sementara itu, Reda Manthovani didampingi Ketua Umum ABPEDNAS Ir. H. Indra Utama dan Sekretaris Jenderal ABPEDNAS Adhitya Yusma Perdana. Suasana pertemuan terasa hangat, dipenuhi optimisme untuk memperkuat pengawasan program pemerintah hingga ke pelosok desa.
Firdaus menegaskan kesiapan SMSI untuk mengerahkan seluruh kekuatan jaringan organisasi dan perusahaan media siber anggotanya. Tujuannya jelas: mendukung pengawasan, memberikan edukasi publik, serta menyebarluaskan informasi akurat terkait Program JAGA DESA dan JAGA Dapur MBG. Ia meyakini peran media sangat krusial agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan dapat turut mengawasi jalannya program pemerintah secara transparan dan akuntabel.
"SMSI siap bersinergi dengan Kejaksaan dan ABPEDNAS dalam mendukung program JAGA DESA dan JAGA Dapur MBG. Pers memiliki fungsi edukasi, informasi, sekaligus kontrol sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, " ujar Firdaus, menekankan peran fundamental media.
Program JAGA DESA, dijelaskan Firdaus, adalah wujud kolaborasi strategis antara Kejaksaan RI dan Kementerian Desa. Tujuannya adalah mengawal pengelolaan Dana Desa agar tepat sasaran, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Lebih lanjut, SMSI juga memberikan dukungan penuh pada penguatan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui peluncuran sistem "Jaga Dapur MBG", sebuah inisiatif Badan Gizi Nasional bersama Kejaksaan Agung RI.
Program MBG sendiri menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dengan alokasi anggaran yang signifikan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengawasan yang kokoh, transparan, dan berlapis untuk memastikan efektivitasnya.
JAM Intel Reda Manthovani menambahkan bahwa pengawasan program MBG tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Untuk mendorong transparansi, seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan memiliki media sosial. Platform ini akan menjadi sarana pelaporan terbuka mengenai menu makanan, harga bahan pangan, hingga distribusi kepada penerima manfaat.
"Masyarakat bisa langsung melakukan kontrol terhadap pelaksanaan program. Ini bagian dari transparansi dan akuntabilitas agar program berjalan tepat sasaran, " kata Reda Manthovani, menyoroti pentingnya keterlibatan publik.
Selain partisipasi masyarakat, pengawasan juga akan melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan aparat penegak hukum. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap penggunaan anggaran negara berjalan sesuai koridor peraturan yang berlaku.
Menurut Reda, Program JAGA DESA dan JAGA Dapur MBG bukan sekadar mekanisme pengawasan, melainkan sebuah bentuk pendampingan preventif. Hal ini bertujuan agar aparatur pemerintah, kepala desa, hingga para pelaksana program di lapangan dapat menjalankan tugasnya dengan aman, profesional, dan terhindar dari potensi masalah hukum.
Ia menilai, kolaborasi antara Kejaksaan, ABPEDNAS, dan SMSI merupakan langkah krusial dalam membangun sistem pengawasan yang kuat dan berbasis partisipasi publik. "Penguatan tata kelola pemerintahan desa dan program strategis nasional membutuhkan sinergi seluruh elemen, termasuk media dan masyarakat. Dengan kolaborasi yang baik, potensi penyimpangan anggaran dapat diminimalisir, " tegasnya.
Pada akhirnya, Program JAGA DESA dan JAGA Dapur MBG diharapkan dapat menjadi teladan dalam pengawasan terpadu antara pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi desa, media, dan masyarakat. Tujuannya adalah mewujudkan pembangunan desa yang transparan, akuntabel, serta benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat. (PERS)
