Updates.
JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan urgensi BPJS Ketenagakerjaan untuk memegang kendali sebagai motor penggerak utama dalam upaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia. Fokus utama haruslah pada pencegahan kecelakaan kerja, sebuah panggilan yang terasa personal bagi saya sebagai manusia yang peduli akan kesejahteraan para pekerja.
Beliau menggarisbawahi bahwa penguatan langkah-langkah preventif krusial untuk memastikan perlindungan bagi para pekerja dapat terlaksana secara efektif dan berkesinambungan. Data dari tahun 2025 menunjukkan potret yang memprihatinkan: 319.224 klaim kecelakaan kerja, di mana 9.834 di antaranya merenggut nyawa dan 4.133 kasus berujung pada cacat fungsi atau total. Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari risiko nyata yang dihadapi setiap hari oleh para pencari nafkah.
“Pendekatan yang selama ini cenderung reaktif, yaitu hanya berfokus pada pemenuhan kompensasi, tidak akan berkelanjutan secara aktuarial. Investasi di hulu melalui program promotif dan preventif akan menghasilkan penghematan yang jauh lebih besar di hilir, ” ujar Yassierli saat menjadi pemateri dalam acara bertema Menguatkan Peran BPJS Ketenagakerjaan dalam Mengurangi Kecelakaan Kerja di Industri di Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Tak hanya kecelakaan fisik, Menaker juga menyoroti isu Penyakit Akibat Kerja (PAK). Dengan 158 kasus tercatat, angka ini dinilai belum sepenuhnya merefleksikan kondisi sesungguhnya di lapangan, mengingat masih adanya tantangan dalam pelaporan. Data global dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) semakin memperkuat kekhawatiran ini, menunjukkan bahwa mayoritas kematian pekerja erat kaitannya dengan penyakit yang dipicu oleh lingkungan kerja.
“Pendekatan proaktif melalui program promotif dan preventif menjadi penting untuk memperkuat upaya pencegahan, sekaligus mendorong implementasi Sistem Manajemen K3 (SMK3) yang saat ini baru diterapkan oleh sekitar 18 ribu dari 450 ribu perusahaan, ” kata Menaker.
Menyadari tantangan ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah merumuskan tiga 'Pekerjaan Rumah' (PR) besar yang harus segera dieksekusi bersama BPJS Ketenagakerjaan. Pertama, memperkuat sistem K3 nasional melalui optimalisasi layanan dan tata kelola klaim. Kedua, meningkatkan efektivitas program promotif dan preventif melalui pelatihan berbasis wilayah. Ketiga, memastikan penerapan SMK3 di perusahaan berjalan secara nyata dan terukur.
Menanggapi arahan strategis ini, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, menyatakan kesiapan penuh untuk segera menggodok pembahasan teknis yang mendalam. Langkah-langkah taktis segera diambil, mulai dari mekanisme integrasi data, penyempurnaan alur klaim, pemetaan wilayah prioritas, hingga perancangan program pencegahan yang lebih efektif dan menyentuh langsung para pekerja.
“Kegiatan pembekalan ini diharapkan menjadi titik awal sinergi yang lebih erat antara Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan dalam mewujudkan budaya K3 yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan di seluruh lapisan industri Indonesia, ” ujar Saiful. (PERS)
