Updates.
Jakarta – Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, memberikan jaminan bahwa operasional PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan selalu mengedepankan prinsip transparansi. Pernyataan ini disampaikan untuk meredakan kekhawatiran pasar pasca pembentukan badan ekspor strategis tersebut.
“Saya tahu gambaran besarnya, ini akan sangat baik bagi negara. Ini bisa menjadi hal yang sangat positif. Sekarang semuanya bergantung pada eksekusi. Jadi kembali lagi, soal transparansi dan sebagainya memang harus kami lakukan sejak awal, ” ungkap Pandu dalam forum Investor Daily Roundtable di Jakarta, Selasa.
Pembentukan DSI ini merupakan penugasan khusus untuk mengelola dan mengawasi transaksi ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis. Tahap awal, fokus utama akan diberikan pada komoditas batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferro alloy.
Model operasional DSI akan berjalan dalam dua fase. Pada tahap pertama, yang dimulai sejak 1 Juni hingga 31 Desember 2026, DSI akan bertindak sebagai penilai dan perantara antara penjual dan pembeli untuk komoditas ekspor tertentu. Selanjutnya, pada tahap kedua yang ditargetkan mulai Januari 2027, DSI akan mengambil peran sebagai pembeli komoditas dari eksportir domestik sebelum menjualnya ke pasar internasional.
Pandu berharap pembentukan DSI dapat mendorong terciptanya pasar yang lebih luas dan sehat bagi perdagangan SDA nasional, sekaligus memberikan dorongan signifikan terhadap daya tawar Indonesia di mata para pembeli global. Ia menekankan bahwa mekanisme pasar akan tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan kontrak ekspor jangka panjang yang telah terjalin sebelum DSI dibentuk akan tetap dihormati sepenuhnya.
Menurutnya, konsep sentralisasi ekspor komoditas strategis bukanlah hal baru. Model serupa telah berhasil diterapkan oleh beberapa negara penghasil minyak di Timur Tengah melalui perusahaan negara yang berperan sebagai penyalur utama ekspor mereka ke pasar global. “Ide sentralisasi bukan sesuatu yang unik dan sudah berjalan sangat baik di beberapa negara. Jadi tantangannya bukan pada idenya, melainkan pada eksekusi, ” tegasnya.
Pandu mengakui bahwa pengumuman pembentukan DSI sempat menimbulkan gelombang ketidakpastian di pasar. Oleh karena itu, ia menilai penting untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai keberadaan dan mekanisme kerja DSI agar dapat menjadi risiko yang lebih terukur bagi para investor.
Menanggapi peringatan yang dilayangkan oleh lembaga pemeringkat kredibel seperti Moody's dan S&P Global, Pandu melihatnya sebagai respons awal pasar yang serupa ketika BPI Danantara pertama kali dibentuk. Ia meyakini bahwa kekhawatiran tersebut dapat dijawab melalui komunikasi yang efektif dan konsistensi dalam eksekusi kebijakan seiring berjalannya waktu. (PERS)
