Agus Suryonugroho
JAKARTA – Kepedulian mendalam terhadap keselamatan dan kelestarian infrastruktur mendorong Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri untuk merangkul berbagai pihak. Kali ini, perhatian serius diarahkan kepada para pengelola proyek strategis nasional dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Instruksi tegas dikeluarkan: hentikan penggunaan rekanan angkutan truk yang masih nekat melanggar ketentuan dimensi dan muatan kendaraan.
"Praktik over dimension and over loading (ODOL) bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan juga berdampak langsung pada keselamatan pengemudi, pengguna jalan lain, serta mempercepat kerusakan infrastruktur, " tegas Irjen Pol. Agus Suryonugroho dalam sebuah pernyataan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa (03/06/2025).
Lebih lanjut, Kakorlantas menekankan pentingnya peran teladan dari sektor-sektor vital ini. "Kami ingin seluruh pemangku kepentingan, terutama BUMN dan proyek strategis, menjadi contoh ketaatan, " ujarnya.
Menindaklanjuti komitmen ini, Irjen Pol. Agus telah menginstruksikan para direktur lalu lintas (dirlantas) di seluruh Polda jajaran untuk mengimplementasikan serangkaian langkah strategis dan pendekatan proaktif. Upaya ini difokuskan pada penanganan angkutan yang melanggar ketentuan spesifik pada proyek strategis dan BUMN.
Langkah pertama yang ditekankan adalah pendataan dan audit angkutan. Para dirlantas diminta untuk secara cermat mendata seluruh rekanan transportasi yang bekerja sama dengan setiap BUMN dan proyek strategis. Audit kepatuhan terhadap dimensi kendaraan dan beban muatan menjadi prioritas utama dalam tahap ini.
Tak berhenti di situ, Korlantas juga menggalakkan sosialisasi intensif. Para dirlantas diharapkan terus berkolaborasi dengan dinas perhubungan dan balai pengelola transportasi darat (BPTD) untuk menyelenggarakan penyuluhan di sentra-sentra industri, pelabuhan, dan lokasi proyek. Tujuannya jelas, meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya kepatuhan.
Sebagai puncak upaya ini, Irjen Pol. Agus menginstruksikan jajarannya untuk memfasilitasi penandatanganan nota kesepahaman. Kolaborasi antara BUMN, proyek strategis, dan Polri ini diharapkan dapat memastikan komitmen penggunaan armada yang benar-benar berstandar.
Ajakan serupa tidak hanya ditujukan kepada BUMN dan proyek strategis. Kakorlantas juga mengajak seluruh pelaku industri logistik, mulai dari asosiasi pengusaha truk hingga kontraktor swasta, untuk secara sukarela melakukan pergantian armada agar sesuai dengan spesifikasi yang berlaku.
Transformasi ini juga mencakup aspek sumber daya manusia. Irjen Pol. Agus mengimbau agar pelatihan pengemudi mengenai berkendara yang aman atau safety driving dan etika muatan menjadi agenda rutin. Pemanfaatan teknologi seperti logbook digital dan GPS untuk pemantauan beban secara langsung (real time) juga didorong.
"Kami tidak melarang kegiatan ekonomi. Kami hanya menolak praktik yang mengorbankan keselamatan, " tegas Irjen Pol. Agus, menegaskan bahwa tujuan utama adalah menciptakan ekosistem logistik yang aman dan bertanggung jawab.
Dengan dukungan penuh dari BUMN dan proyek pembangunan, visi menuju zero over dimension and over loading (nol ODOL) bukan lagi sekadar cita-cita, melainkan sebuah keniscayaan yang harus diwujudkan bersama. (PERS)
