Updates.
OPINI - Sebuah gambar berlatar biru dengan lambang Garuda dan tulisan “Peringatan Darurat” menyebar cepat di media sosial pada Agustus 2024. Dalam hitungan jam, unggahan tersebut muncul di berbagai akun, dibagikan tokoh publik, dibicarakan mahasiswa, dan menjadi percakapan nasional.
Gerakan itu tidak berhenti di ruang digital. Ribuan warga turun ke jalan untuk menolak perubahan aturan pemilihan kepala daerah yang dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Gelombang tekanan publik akhirnya membuat parlemen membatalkan rencana pengesahan perubahan tersebut, sebagaimana diberitakan Reuters.
Peristiwa itu memperlihatkan kemampuan generasi digital mengubah simbol menjadi percakapan, percakapan menjadi mobilisasi, dan mobilisasi menjadi tekanan terhadap pengambil kebijakan.
Namun, satu keberhasilan tidak boleh membuat kita cepat menyimpulkan bahwa kebangkitan generasi muda telah sepenuhnya terjadi. Aktivisme digital dapat memunculkan kesadaran, tetapi perubahan nyata membutuhkan organisasi, pengetahuan, strategi, keberanian, kesinambungan, dan kemampuan mengawal keputusan setelah perhatian publik mereda.
Generasi Z telah membuktikan bahwa mereka mampu membuat isu menjadi viral. Pertanyaan berikutnya jauh lebih penting: mampukah mereka mengubah viralitas menjadi kebijakan, kelembagaan, pelayanan publik, kesempatan ekonomi, dan kehidupan masyarakat yang lebih baik?
Generasi Terbesar dengan Kekuatan Politik Besar
Generasi Z bukan kelompok kecil. Hasil Sensus Penduduk 2020 mendefinisikan Generasi Z sebagai penduduk yang lahir pada 1997–2012. Pada 2026, kelompok ini berada pada rentang usia sekitar 14–29 tahun.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan Generasi Z mencakup 27, 94 persen dari jumlah penduduk, atau sekitar 74, 93 juta jiwa berdasarkan Sensus Penduduk 2020. Mereka merupakan salah satu kelompok demografis terbesar di Indonesia.
Kekuatan tersebut juga terlihat dalam politik elektoral. Menjelang Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum menyebut sekitar 55 persen pemilih berasal dari Generasi Z dan milenial.
Artinya, keputusan generasi muda dapat menentukan siapa yang menjadi presiden, anggota parlemen, kepala daerah, dan wakil rakyat. Mereka bukan sekadar sasaran kampanye, penonton debat, atau pembuat konten politik. Mereka merupakan pemegang suara yang dapat menentukan arah kekuasaan.
Sayangnya, besarnya jumlah belum selalu diikuti besarnya pengaruh setelah pemilu. Generasi muda banyak dilibatkan sebagai pemilih, relawan, pembuat konten, dan pengumpul dukungan. Namun, mereka belum selalu memperoleh tempat yang bermakna dalam penyusunan kebijakan, kepemimpinan partai, perumusan anggaran, dan pengambilan keputusan.
Partai politik gemar menampilkan wajah muda dalam kampanye, tetapi struktur kekuasaan internal masih sering dikendalikan elite lama. Pemerintah mengundang anak muda dalam forum, tetapi masukan mereka tidak selalu terlihat dalam keputusan akhir. Perusahaan memanfaatkan kreativitas generasi muda, tetapi tidak selalu memberikan keamanan kerja dan penghasilan yang layak.
Generasi Z memiliki jumlah besar, tetapi jumlah tidak otomatis menjadi kekuasaan. Kekuatan politik hanya terbentuk ketika suara diorganisasi, kepentingan dirumuskan, dan keputusan dikawal.
Ruang Digital sebagai Ruang Publik Baru
Generasi sebelumnya berkumpul di ruang organisasi, kampus, rumah ibadah, balai pertemuan, kantor pers, dan jalanan. Generasi Z tetap menggunakan ruang-ruang tersebut, tetapi mereka juga memiliki ruang publik baru: media sosial, aplikasi percakapan, forum digital, platform video, dan jaringan komunitas daring.
Menurut Survei APJII 2024, jumlah pengguna internet mencapai sekitar 221, 56 juta orang dengan tingkat penetrasi 79, 5 persen. Generasi Z memberikan kontribusi terbesar dalam komposisi pengguna berdasarkan kelompok umur, yaitu 34, 40 persen.
Melalui internet, seorang mahasiswa di daerah dapat membaca rancangan undang-undang, mengikuti rapat parlemen, mengkritik pejabat, menggalang petisi, melaporkan kerusakan lingkungan, dan berkomunikasi dengan jaringan nasional. Seorang anak muda tidak lagi harus memiliki akses kepada media besar untuk menyampaikan persoalan.
Teknologi juga mengurangi biaya organisasi. Penggalangan relawan, pengumpulan dana, penyebaran materi, koordinasi kegiatan, dan dokumentasi dapat dilakukan dengan cepat. Isu lokal bahkan dapat memperoleh perhatian nasional apabila disampaikan dengan bukti serta narasi yang kuat.
Inilah kekuatan penting Generasi Z. Mereka mampu menghubungkan pengalaman pribadi dengan persoalan publik. Keluhan mengenai biaya pendidikan dapat berkembang menjadi perdebatan kebijakan. Video kerusakan lingkungan dapat memicu pemeriksaan. Cerita korban kekerasan dapat mendorong solidaritas serta perubahan aturan.
Namun, ruang digital bukan ruang yang sepenuhnya demokratis. Platform dikendalikan algoritma dan kepentingan bisnis. Konten yang memancing kemarahan, ketakutan, serta konflik lebih mudah memperoleh perhatian daripada penjelasan panjang dan bernuansa.
Akibatnya, persoalan yang rumit sering dipaksa menjadi dua pilihan sederhana: kawan atau lawan, benar atau salah, mendukung atau mengkhianati. Orang didorong memberikan reaksi sebelum memahami masalah.
Generasi Z harus menyadari bahwa menjadi pengguna aktif belum berarti menguasai ruang digital. Mereka menghasilkan data, perhatian, dan keuntungan bagi platform. Sementara itu, aturan mengenai konten yang terlihat dan menghilang tetap ditentukan oleh perusahaan teknologi.
Viralitas Bukan Perubahan
Viralitas memiliki kekuatan besar. Ia dapat membuka percakapan, menarik perhatian media, dan memaksa pejabat memberikan tanggapan. Namun, viralitas memiliki umur pendek.
Hari ini sebuah masalah menjadi perhatian nasional. Besok, publik dapat berpindah kepada hiburan, skandal, atau konflik baru. Korban yang semula didukung kemudian ditinggalkan. Kebijakan yang sempat ditolak dapat diajukan kembali dengan nama dan cara berbeda.
Inilah kelemahan aktivisme yang hanya bergantung pada media sosial. Gerakan dapat sangat ramai, tetapi tidak memiliki struktur. Banyak orang membagikan konten, tetapi tidak ada yang mengumpulkan data. Ribuan orang marah, tetapi tuntutannya tidak dirumuskan. Tokoh muncul mendadak, tetapi tidak memiliki mandat dan mekanisme pertanggungjawaban.
Aktivisme semacam ini sering disebut clicktivism atau aktivisme berbasis klik. Seseorang merasa telah menjalankan tanggung jawab publik setelah memberikan tanda suka, membagikan poster, atau memasang bingkai foto. Tindakan tersebut tidak salah, tetapi tidak cukup.
Bangsa tidak berubah hanya karena sebuah unggahan dilihat sejuta kali. Perubahan terjadi ketika perhatian sejuta orang diubah menjadi pengetahuan, organisasi, keputusan, dan kerja bersama.
Tagar dapat membuka pintu, tetapi tagar tidak dapat menyusun anggaran, memberikan pelayanan kesehatan, memperbaiki sekolah, membersihkan sungai, atau menegakkan hukum. Semua itu membutuhkan manusia yang bersedia bekerja setelah perhatian publik menghilang.
Viralitas adalah alarm, bukan penyelesaian.
Dari Kemarahan Menuju Agenda
Kemarahan merupakan energi politik yang sah. Masyarakat berhak marah ketika hukum tidak adil, korupsi merajalela, pendidikan mahal, pekerjaan sulit diperoleh, lingkungan dirusak, atau kekuasaan tidak mendengarkan rakyat.
Namun, kemarahan harus diolah menjadi agenda. Tanpa pengetahuan dan strategi, kemarahan mudah dimanipulasi oleh pihak yang memiliki kepentingan.
Generasi Z perlu membedakan lima tahapan perubahan.
Pertama, mengenali masalah. Sebuah video atau unggahan dapat memperlihatkan gejala, tetapi belum tentu menjelaskan penyebab. Aktivis perlu mencari dokumen, data, peraturan, anggaran, dan pihak yang bertanggung jawab.
Kedua, merumuskan tuntutan. Tuntutan harus jelas, dapat dilaksanakan, memiliki dasar hukum, serta menunjuk lembaga yang berwenang. Seruan “ubah sistem” tidak cukup tanpa penjelasan mengenai aturan apa yang harus diubah dan bagaimana caranya.
Ketiga, membangun organisasi. Gerakan memerlukan pembagian tugas, kepemimpinan, mekanisme pengambilan keputusan, sumber daya, serta perlindungan anggotanya. Organisasi tidak selalu harus besar, tetapi harus dapat dipercaya.
Keempat, memilih saluran. Demonstrasi merupakan hak konstitusional, tetapi bukan satu-satunya instrumen. Perubahan juga dapat diperjuangkan melalui audiensi, permohonan informasi publik, gugatan hukum, laporan kepada lembaga pengawas, riset, jurnalisme, petisi, musyawarah desa, pemilu, dan pengawasan anggaran.
Kelima, mengawal hasil. Janji pejabat bukan akhir perjuangan. Generasi muda harus memeriksa apakah keputusan dilaksanakan, anggaran tersedia, aturan turunan diterbitkan, dan masyarakat benar-benar memperoleh manfaat.
Gerakan yang matang tidak berhenti ketika tuntutannya diterima di depan kamera. Ia bekerja sampai keputusan terasa dalam kehidupan warga.
Kebangkitan Nasional Membutuhkan Organisasi
Kebangkitan nasional pada awal abad ke-20 tidak terjadi karena masyarakat pribumi tiba-tiba memiliki kemarahan yang sama. Kesadaran tersebut memperoleh bentuk melalui pendidikan, pers, perkumpulan, organisasi, dan kepemimpinan.
Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Partij, organisasi pemuda, kelompok perempuan, organisasi keagamaan, serta pers pergerakan membangun jaringan yang melampaui wilayah dan identitas lokal. Sumpah Pemuda 1928 kemudian memperkuat kesadaran mengenai satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa.
Pelajaran terpentingnya bukan hanya keberanian berbicara. Kebangkitan terjadi karena kesadaran diubah menjadi organisasi.
Generasi Z memiliki teknologi yang tidak pernah dibayangkan para pendahulu. Sebuah pesan dapat menjangkau jutaan orang dalam beberapa menit. Namun, alat komunikasi yang lebih cepat tidak otomatis menghasilkan gerakan yang lebih kuat.
Tanpa organisasi, gerakan mudah pecah karena perbedaan kecil. Tanpa kaderisasi, kepemimpinan bergantung pada popularitas. Tanpa pendanaan transparan, gerakan dapat dikuasai sponsor. Tanpa aturan internal, aktivisme dapat mengulang penyalahgunaan kekuasaan yang sedang dikritiknya.
Organisasi juga membentuk daya tahan. Ketika sebuah isu tidak lagi viral, organisasi tetap bekerja. Ketika seorang tokoh mundur, kader lain melanjutkan. Ketika tuntutan ditolak, strategi dapat diperbaiki.
Kebangkitan Nasional Generasi Z harus ditandai oleh perubahan dari pengikut menjadi anggota, dari konten menjadi program, dari kemarahan menjadi agenda, dari kerumunan menjadi organisasi, dan dari momentum menjadi gerakan berkelanjutan.
Ancaman Disinformasi dan Manipulasi
Kemampuan membagikan informasi dengan cepat membawa tanggung jawab besar. Satu unggahan yang salah dapat merusak nama seseorang, memicu kebencian, menyesatkan masyarakat, bahkan menimbulkan kekerasan.
Foto lama dapat diklaim sebagai peristiwa baru. Video dipotong untuk menghilangkan konteks. Suara dan wajah dapat dimanipulasi menggunakan kecerdasan buatan. Akun palsu dapat menciptakan kesan seolah-olah suatu pendapat didukung masyarakat luas.
Generasi Z tidak boleh hanya menjadi konsumen dan penyebar informasi. Mereka harus menjadi pemeriksa informasi.
Sebelum membagikan konten, periksa sumber pertama, tanggal, tempat, konteks, dan bukti pendukung. Bedakan laporan jurnalistik, pendapat, satire, propaganda, dan informasi resmi. Jangan menganggap sebuah informasi benar hanya karena sesuai dengan pandangan sendiri.
UNESCO menempatkan literasi media dan informasi sebagai kemampuan penting untuk melawan informasi manipulatif, disinformasi, dan ujaran kebencian. Kemampuan ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi bagian dari tanggung jawab kewargaan.
Aktivisme yang dibangun di atas informasi palsu akan kehilangan legitimasi. Sekalipun tujuannya baik, penyebaran fitnah, data pribadi, dan tuduhan tanpa bukti tetap merupakan tindakan yang merugikan.
Perubahan tidak boleh diperjuangkan dengan cara yang menghancurkan kebenaran.
Demonstrasi adalah Hak, Kekerasan Bukan Jalan
Demonstrasi damai merupakan bagian dari demokrasi. Masyarakat berhak menyampaikan pendapat, berkumpul, berserikat, dan mengawasi pemerintah. Negara berkewajiban melindungi warga yang menjalankan hak tersebut.
Namun, demonstrasi harus dibedakan dari kekerasan, perusakan, pembakaran, penjarahan, dan serangan terhadap orang lain. Kekerasan dapat mengalihkan perhatian dari tuntutan, menghilangkan simpati, dan memberikan alasan untuk membatasi ruang sipil.
Pada saat yang sama, tindakan sebagian orang tidak boleh dijadikan alasan untuk menghukum seluruh peserta aksi. Aparat harus membedakan demonstran damai, jurnalis, petugas medis, masyarakat sekitar, dan pelaku tindak pidana.
Penanganan aksi harus berdasarkan hukum, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penangkapan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Kekerasan terhadap demonstran dan jurnalis harus diperiksa secara independen.
Generasi Z juga perlu membangun tata kelola aksi. Koordinator, tim hukum, petugas medis, dokumentasi, pengamanan internal, jalur komunikasi, dan prosedur menghadapi provokasi harus dipersiapkan.
Keberanian turun ke jalan harus disertai kedisiplinan menjaga tujuan gerakan.
Aktivisme Harus Menjawab Persoalan Kehidupan
Generasi Z hidup di tengah tantangan yang berat. Mereka menghadapi persaingan kerja, kenaikan biaya hidup, harga rumah, krisis iklim, perubahan teknologi, pekerjaan tidak pasti, serta tekanan kesehatan mental.
Badan Pusat Statistik pernah mencatat bahwa pada Agustus 2023 sekitar 22, 25 persen penduduk usia 15–24 tahun, atau sekitar 9, 9 juta orang, tidak sedang bekerja, bersekolah, maupun mengikuti pelatihan.
Data tersebut menunjukkan bahwa kebangkitan Generasi Z tidak cukup diwujudkan melalui perdebatan politik. Gerakan harus menyentuh pendidikan, keterampilan, pekerjaan, kewirausahaan, perlindungan pekerja, kesehatan mental, perumahan, serta kesempatan membangun masa depan.
Aktivisme digital dapat diarahkan untuk membangun basis data kesempatan kerja, menghubungkan anak muda dengan pelatihan, mendampingi usaha kecil, mengawasi praktik kerja eksploitatif, serta mendorong kebijakan ketenagakerjaan yang adil.
Dalam bidang lingkungan, anak muda dapat memetakan sampah, mengawasi pencemaran, memantau izin, membangun teknologi pengolahan, melakukan rehabilitasi, dan mendesak keterbukaan informasi.
Dalam pendidikan, mereka dapat membuka kelas belajar, membangun perpustakaan digital, melawan perundungan, membantu anak putus sekolah, serta mengembangkan materi dalam bahasa daerah.
Dalam demokrasi, mereka dapat memeriksa rekam jejak calon, mengawasi kampanye, menolak politik uang, mengikuti rapat publik, serta memantau janji setelah pemilu.
Aktivisme menjadi nyata ketika masyarakat dapat menunjukkan perubahan yang dirasakan: anak kembali bersekolah, warga memperoleh dokumen, pekerja menerima hak, anggaran dibuka, sungai dibersihkan, atau kebijakan diperbaiki.
Jangan Hanya Mengkritik Kekuasaan, Masuki Pengambilan Keputusan
Sebagian anak muda menjaga jarak dari partai dan pemerintahan karena menganggap politik kotor. Kekecewaan tersebut dapat dipahami. Namun, meninggalkan ruang politik sepenuhnya berarti menyerahkan keputusan kepada orang lain.
Anggaran, pajak, pendidikan, transportasi, pekerjaan, lingkungan, dan kebebasan digital ditentukan melalui proses politik. Generasi Z harus berani memasuki ruang tersebut tanpa kehilangan integritas.
Mereka dapat menjadi penyelenggara pemilu, peneliti, jurnalis, aktivis, pendamping hukum, aparatur sipil negara, anggota partai, calon legislator, pemimpin daerah, atau pengusaha sosial. Tidak semua orang harus menjadi politisi, tetapi setiap warga perlu memahami bagaimana kekuasaan bekerja.
Partai politik harus membuka kaderisasi berbasis kemampuan, bukan hanya hubungan keluarga dan kemampuan membayar biaya pencalonan. Anak muda tidak boleh sekadar ditempatkan sebagai pengelola media sosial atau pengumpul massa.
Parlemen harus menyediakan konsultasi publik yang dapat dilacak. Setiap masukan perlu dicatat, dijawab, dan dijelaskan apabila tidak diterima. Pemerintah daerah perlu membuka data anggaran, proyek, perizinan, dan indikator pelayanan agar dapat diawasi masyarakat.
Perguruan tinggi harus menjaga kebebasan akademik dan ruang organisasi mahasiswa. Kampus tidak boleh hanya menghasilkan lulusan yang patuh terhadap pasar kerja, tetapi takut mengkritik ketidakadilan.
Media harus memberikan ruang bagi suara anak muda yang berbasis fakta, bukan hanya mengundang mereka ketika sebuah isu sedang viral. Pers juga harus membantu publik memeriksa klaim dan mengawasi kekuasaan.
Dari Aktivisme Digital Menuju Perubahan Nyata
Langkah pertama adalah memperkuat literasi politik, hukum, ekonomi, media, dan data. Aktivis harus memahami persoalan sebelum memobilisasi dukungan.
Kedua, setiap kampanye perlu memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Tentukan perubahan aturan, anggaran, perilaku, atau pelayanan yang hendak dicapai.
Ketiga, gerakan harus membangun organisasi yang demokratis. Kepemimpinan, pendanaan, pengambilan keputusan, dan pertanggungjawaban perlu dilakukan secara terbuka.
Keempat, data harus menjadi dasar advokasi. Kumpulkan dokumen, kesaksian, rekaman, statistik, dan kajian hukum. Kemarahan menarik perhatian, tetapi bukti mempertahankan tuntutan.
Kelima, hubungkan gerakan daring dengan kerja lapangan. Diskusi digital perlu diterjemahkan menjadi pendampingan warga, penelitian, audiensi, pendidikan publik, pengawasan, dan pelayanan.
Keenam, bangun koalisi lintas generasi dan kelompok. Generasi Z membawa energi dan kemampuan teknologi, sedangkan generasi lain memiliki pengalaman, jaringan, serta pengetahuan kelembagaan. Perubahan membutuhkan keduanya.
Ketujuh, jaga gerakan dari kekerasan, fitnah, ujaran kebencian, dan penyebaran data pribadi. Cara perjuangan harus mencerminkan nilai yang diperjuangkan.
Kedelapan, kawal kebijakan setelah tuntutan diterima. Buat kalender pemantauan, indikator keberhasilan, laporan kemajuan, dan mekanisme untuk menagih janji.
Kesembilan, siapkan kader untuk masuk ke lembaga pengambilan keputusan. Kritik dari luar harus diikuti kemampuan memperbaiki sistem dari dalam.
Kesepuluh, ukur keberhasilan berdasarkan perubahan kehidupan masyarakat, bukan jumlah pengikut, tayangan, atau topik populer.
Generasi Z Harus Menjadi Generasi Pembangun
Kebangkitan Nasional Generasi Z tidak boleh berhenti sebagai kebangkitan perhatian. Ia harus menjadi kebangkitan pengetahuan, organisasi, etika, keberanian, dan kerja nyata.
Generasi ini tidak kekurangan suara. Mereka memiliki perangkat komunikasi, kreativitas, kecepatan, dan jaringan yang luas. Yang harus dibangun adalah kemampuan mengubah suara menjadi kekuasaan yang bertanggung jawab.
Generasi Z tidak perlu menunggu menjadi tua untuk memimpin. Kepemimpinan dimulai ketika seseorang bersedia mempelajari masalah, bekerja bersama orang lain, menanggung akibat keputusan, dan tetap bertahan setelah sorotan menghilang.
Tantangan generasi ini bukan lagi menyebarkan pesan. Pesan dapat bergerak dalam hitungan detik. Tantangannya adalah memastikan pesan tersebut menghasilkan pengetahuan, pengetahuan melahirkan gerakan, gerakan memengaruhi kebijakan, dan kebijakan memperbaiki kehidupan.
Dahulu, kebangkitan nasional tumbuh ketika kaum muda membangun organisasi dan melampaui batas kedaerahan. Hari ini, kebangkitan baru harus lahir ketika Generasi Z melampaui batas algoritma, mengubah pengikut menjadi warga aktif, dan menjadikan teknologi sebagai alat memperkuat kedaulatan rakyat.
Media sosial dapat menyalakan kesadaran. Demonstrasi dapat memperbesar tekanan. Namun, perubahan nyata hanya lahir dari keberanian untuk mengorganisasi, merawat gerakan, mengawal keputusan, dan bekerja bersama masyarakat.
Viral adalah permulaan. Perubahan adalah tujuan.
Jakarta, 20 Mei 2026
Dr. Ir. Hendri, ST., MT
Wartawan Utama
Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia (JNI)
AR Basuki 
M Ali Akbar 
Ade Rahmat 
